Sosialisasi permentan no.33 tahun 2025 tentang sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan indonesia ( ISPO ) dan pajak daerah sektor perkebunan
Sosialisasi ISPO dan Pajak Daerah Perkebunan, Perkuat Tata Kelola dan PAD Papua Barat
Manokwari, 22 April 2026 – Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan melaksanakan kegiatan Sosialisasi Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) dan Pajak Daerah Sektor Perkebunan yang berlangsung di Swiss-Belhotel Manokwari.
Kegiatan ini diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan, antara lain perusahaan perkebunan kelapa sawit, Koperasi pekebun sawit, Asosiasi Petani Kelapa Sawit, jajaran Bidang Perkebunan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Papua Barat, serta perwakilan dinas yang membidangi perkebunan dari Kabupaten Manokwari, Teluk Bintuni, dan Fakfak.
Sosialisasi ini menghadirkan dua narasumber utama, yakni Kepala Bidang Perkebunan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Papua Barat, Dr. Benidiktus Hery Wijayanto, SP., M.Si, yang menyampaikan materi terkait implementasi ISPO, serta Kepala Bidang Pendapatan I Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Papua Barat, Ibu Suparningsih Widiyawati, SE., M.Si, yang memaparkan kebijakan dan kewajiban Pajak Daerah sektor perkebunan.
Dalam kegiatan tersebut disampaikan bahwa sektor perkebunan, khususnya kelapa sawit, memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi daerah, baik dalam penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, maupun kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun demikian, sektor ini juga menghadapi tantangan dalam aspek tata kelola, keberlanjutan, dan kepatuhan terhadap regulasi.
Melalui implementasi ISPO, diharapkan seluruh pelaku usaha perkebunan, baik perusahaan maupun pekebun rakyat, dapat meningkatkan standar pengelolaan usaha yang berkelanjutan, memperkuat legalitas, meningkatkan produktivitas, serta menjaga kelestarian lingkungan. Selain itu, percepatan penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) menjadi salah satu fokus utama dalam mendukung keterlibatan pekebun rakyat dalam sistem sertifikasi tersebut.
Di sisi lain, sosialisasi Pajak Daerah sektor perkebunan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban perpajakan daerah. Optimalisasi penerimaan pajak dinilai penting dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah, khususnya dalam mendukung pembangunan sektor pertanian dan perkebunan secara berkelanjutan.
Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara Dinas Teknis dan Bapenda dalam pemanfaatan data sektor perkebunan, termasuk data ISPO dan STDB, sebagai basis penguatan sistem perpajakan daerah yang lebih akurat dan terintegrasi.
Sebagaimana disampaikan dalam sambutan Kepala Dinas, kegiatan ini diharapkan mampu menyatukan persepsi antar pemangku kepentingan, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta mendorong percepatan implementasi kebijakan strategis di sektor perkebunan.
Melalui forum ini, diharapkan lahir komitmen bersama dalam percepatan sertifikasi ISPO, peningkatan kepatuhan pajak, serta rekomendasi kebijakan yang konstruktif guna mendukung pembangunan sektor perkebunan Papua Barat yang berkelanjutan, berdaya saing, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.